PEKANBARU, LIPO - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Perubahan 2025 direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis pekan depan.
Saat ini, proses pembahasan masih berada di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah pembahasan tersebut rampung, barulah MoU dapat dilaksanakan.
"Komisi-komisi sudah mulai membahas bersama Banggar. Hanya Komisi II dan Komisi V yang belum tuntas pembahasannya," ujar Kaderismanto, Kamis 18 September 2025.
Ia menegaskan bahwa pengesahan APBD Perubahan harus dilakukan sebelum tanggal 30 September 2025 sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Disisi lain, Kaderismanto juga menanggapi kritik yang muncul terkait naiknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN yang mencapai 30 persen. Menurutnya, hal ini memang berdampak signifikan pada besarnya belanja pegawai di APBD Perubahan 2025 yang nilainya sekitar Rp9 triliun.
"Kalau kita ingin fair, belanja pegawai memang terlihat besar karena nilai APBD Perubahan kita tidak besar. Kalau APBD kita besar, misalnya Rp12,5 triliun, maka Rp3,5 triliun belanja pegawai tidak akan dianggap besar," jelasnya.
Namun karena total APBD Perubahan hanya Rp9 triliun lanjutnya, maka proporsi belanja pegawai saat ini melebihi ambang batas 30 persen sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
"Yang perlu dipahami, komponen belanja pegawai ini mencakup gaji PPPK, THL, dan ASN secara keseluruhan, bukan hanya TPP saja," tambahnya.
Politisi PDI-P ini juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menyudutkan pegawai negeri, khususnya ASN, di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
"Jangan sampai karena defisit, kita kehilangan empati terhadap ASN yang tetap menjalankan tugasnya. Kesejahteraan mereka juga penting," pungkasnya.*****
GoogleNews
