PEKANBARU, LIPO - Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Taufik Ikram Jamil, menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.
“Kita lihat saja nanti seperti apa proses hukumnya. Di sisi lain, kita minta masyarakat Riau tenang menghadapinya,” ujar Taufik saat dimintai tanggapan, Selasa 4 November 2025.
Taufik menegaskan, LAM Riau menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Namun Ia berharap langkah hukum yang diambil benar-benar murni demi penegakan keadilan, bukan karena kepentingan lain.
“Kita berharap kasus ini diletakkan pada proporsi yang sebenarnya, dan kita yakin republik ini masih memiliki hati nurani hukum,” tegasnya.
Menanggapi sorotan publik bahwa Riau kerap diterpa kasus korupsi dari masa ke masa, Taufik menilai hal itu tidak lepas dari kondisi daerah yang kaya sumber daya alam sehingga menjadi perhatian banyak pihak.
“Apalagi Riau yang lantang ingin mendapatkan haknya sesuai porsinya, seperti Participating Interest (PI) 10 persen, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), dan lain-lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, situasi ini harus dipandang sebagai ujian agar masyarakat dan pemerintah daerah lebih mawas diri serta memperkuat integritas.
“Dengan kondisi ini, kita anggap sebagai cobaan yang maha tinggi supaya kita merendah hati. Insyaallah kita bisa melewatinya dengan sebaik-baiknya, dan saya yakin masyarakat Riau akan patuh pada ketentuan yang ada,” ujarnya.
Taufik juga berharap pemerintah provinsi Riau memperkuat konsolidasi internal dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, serta tulus dalam melayani masyarakat.*****
GoogleNews
