PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri meminta Pemprov Riau lebih tegas menindak aktivitas tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan/MBLB ilegal di seluruh Riau. Ia menilai penghentian sementara 2 lokasi tambang di Kampar belum cukup.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi menanggapi langkah Pemprov Riau yang menghentikan sementara aktivitas dua tambang MBLB yang diduga ilegal di Jalan Kisaran, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar beberapa waktu yang lalu.
Penghentian sementara dilakukan setelah tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas ESDM, DPMPTSP, Bapenda Provinsi Riau, dan Diskominfotik melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Jumat 12 Juni 2026.
Menurut Edi, DPRD telah menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penindakan merupakan kewenangan pihak eksekutif.
“DPRD terus melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas. Tugas kami adalah fungsi legislatif, sementara yang melakukan penindakan di lapangan adalah eksekutif,” ujar Edi, Senin 15 Juni 2026.
Ia menilai langkah penghentian terhadap dua lokasi tambang tersebut masih belum cukup. Untuk itu Pemprov Riau diminta tidak hanya fokus pada satu atau dua lokasi, tetapi juga melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang terindikasi melanggar aturan.
“Jangan hanya satu atau dua lokasi. Semua yang terindikasi harus ditindak. Aktivitas tambang seperti ini bukan hanya ada di Kampar, tetapi juga ditemukan di Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, dan daerah lainnya di Provinsi Riau,” katanya.
Politisi Gerindra ini menegaskan, penertiban harus dilakukan secara masif di seluruh kabupaten dan kota agar tidak menimbulkan kesan tebang pilih dalam penegakan aturan.
Selain menjaga kepatuhan terhadap regulasi, langkah tersebut katanya juga penting untuk mencegah kerusakan lingkungan serta memastikan penerimaan daerah dari sektor pertambangan berjalan sesuai ketentuan.
“Menurut saya, tindakan yang dilakukan saat ini masih sangat kecil. Harus lebih masif lagi ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau,” tegasnya.*****
GoogleNews
