PEKANBARU, LIPO - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi di lingkungan DPRD Provinsi Riau.
Peristiwa perkelahian antara dua kelompok pendukung anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar itu terjadi saat pelaksanaan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, pada Kamis (16/6/2026).
“Jangan nodai rumah rakyat dengan adu jotos, kembalikan marwah politik beradab di bumi melayu riau," tegas Ketua Umum FKPMR Drs. H. Raja Mambang Mit, dalam rilis tertulisnya, pada Kamis (16/6/2026).
FKPMR menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa memalukan tersebut. DPRD merupakan lembaga terhormat yang merupakan representasi dan amanah langsung dari rakyat Provinsi Riau.
Dalam rilis tertulisnya, FKPMR mengeluarkan pernyataan sikap terkait insiden tersebut.
Pertama, FKPMR mengecam keras segala bentuk tindakan anarkis, pengerahan massa, dan kekerasan fisik di lingkungan DPRD Provinsi Riau.
"DPRD adalah rumah rakyat. Tempat bermusyawarah, berdebat gagasan, dan memperjuangkan kepentingan publik. Bukan arena perkelahian dan pelampiasan emosi," tulis FKPMR.
Kedua, menyayangkan peristiwa ini terjadi di Bumi Lancang Kuning, Negeri Melayu Riau yang menjunjung falsafah "Adat Bersendi Syara' - Syara' Bersendi Kitabullah".
Seharusnya setiap perbedaan pendapat diselesaikan dengan musyawarah, adab, dan akal sehat, bukan dengan otot dan kekerasan.
Ketiga, mendesak pihak Pimpinan DPRD Provinsi Riau segera mengambil langkah tegas, evaluasi pengamanan internal, menertibkan akses massa pendukung, dan memberi sanksi kepada pihak yang melanggar tata tertib.
Ketua DPD Partai Golkar Riau dan Ketua Umum DPP Partai Golkar bertanggung jawab melakukan pembinaan internal agar kader dan simpatisan tidak mencoreng nama baik partai dan lembaga. Dan Aparat Penegak Hukum (APH) menindak secara hukum jika ditemukan unsur pidana.
Kelima, mengingatkan seluruh anggota DPRD, partai politik, dan masyarakat bahwa jabatan politik adalah amanah.
Sebagai bagian dari "Tali Berpilin Tiga", FKPMR menegaskan tugasnya mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijaga dengan adab dan etika.
"FKPMR tidak ingin peristiwa ini menjadi preseden buruk. Jangan sampai karena ulah segelintir orang, marwah 65 Anggota DPRD Riau dan kepercayaan 7 juta rakyat Riau ikut tercoreng. Riau perlu wakil rakyat bertarung gagasan dengan mengedepankan akhlak di ruang rapat, bukan bertarung fisik di lorong kantor," tulis Ketum FKPMR.*****
GoogleNews
.jpeg)
