PEKANBARU , LIPO— Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau merupakan kejadian luar biasa (extraordinary) yang harus ditangani dengan langkah-langkah luar biasa serta kolaborasi lintas sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Riau, Kamis (27/8/2026). Herry menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, perusahaan hingga masyarakat.
“Kekuatan kita adalah gotong royong. Karena ini kejadian luar biasa, maka penyelesaiannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa,” ujar Herry.
Ia menjelaskan, upaya pemantauan terus dilakukan secara intensif baik melalui jalur darat maupun udara. Bahkan, Kapolda bersama sejumlah pejabat turun langsung menggunakan helikopter untuk menyisir wilayah utara Riau hingga Kabupaten Siak guna memastikan keakuratan titik panas (hotspot) yang terdeteksi satelit.
Herry mengungkapkan, jumlah hotspot di Riau menunjukkan tren penurunan signifikan. Jika beberapa hari sebelumnya sempat mencapai lebih dari 600 titik, pada Kamis pagi tercatat tinggal 79 titik panas.
“Total hari ini ada 79 hotspot. Empat hari lalu, saat kunjungan Presiden, jumlahnya sempat di atas 600 titik,” jelasnya.
Salah satu wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian serius adalah Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Kawasan tersebut sempat dilanda karhutla dengan luas mencapai 800 hingga 900 hektare. Namun berkat upaya pemadaman terpadu melalui jalur darat dan udara, kondisi api kini telah berhasil dikendalikan hingga dinyatakan nihil.
“Alhamdulillah, area yang sebelumnya terbakar hingga 900 hektare di Kerumutan saat ini sudah zero. Ini hasil kerja keras semua pihak, termasuk dukungan water bombing dari helikopter,” ungkapnya.
Meski demikian, Kapolda mengingatkan bahwa upaya penanganan tidak boleh berhenti. Langkah pencegahan harus diperkuat, termasuk pembangunan sekat kanal dan penyediaan sumber air guna mengantisipasi kebakaran susulan.
Dari total 79 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 13 titik berada di Kabupaten Siak dengan kategori medium, sementara 17 titik lainnya berada di Indragiri Hilir dan masih memerlukan verifikasi lapangan.
Herry menegaskan, setiap titik panas harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung, tidak hanya mengandalkan data satelit semata.
“Setiap hotspot harus diverifikasi di lapangan. Tidak cukup hanya melihat data, tetapi harus dipastikan kondisi riilnya,” tegasnya.
Selain upaya pemadaman dan pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga terus dilakukan. Salah satu kasus yang telah ditangani adalah pembakaran sekitar 30 hektare lahan di wilayah Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, dengan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolda juga mengingatkan perusahaan pemegang konsesi agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan tidak semata mengejar keuntungan ekonomi.
“Keuntungan boleh menjadi milik perusahaan, tetapi biaya ekologis tidak boleh dibebankan kepada masyarakat,” tegasnya lagi.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menanggung dampak buruk karhutla seperti kabut asap, gangguan kesehatan hingga kerusakan lingkungan. Sementara itu, negara juga harus mengeluarkan biaya besar untuk pemadaman dan pemulihan.
“Jangan sampai perusahaan mendapatkan profit, sementara masyarakat menanggung dampak seperti ISPA dan negara terbebani biaya pemulihan lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kelestarian lingkungan di Riau tetap terjaga.(***)
GoogleNews
.jpg)
