PEKANBARU, LIPO - Pemerintah Provinsi Riau mulai bersikap keras terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak berkinerja. Tidak hanya mengejar dividen, Pemprov memastikan BUMD yang terus merugi dan membebani keuangan daerah akan dievaluasi hingga opsi likuidasi.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, dalam Rapat Paripurna DPRD Riau di Ruang Paripurna, Kamis [24/09/2026].
Syahrial menyebut, era BUMD sekadar menjadi penyumbang pendapatan daerah tanpa kualitas layanan sudah selesai. Kini, ada empat indikator utama yang jadi rapor merah bagi BUMD.
"Kami tidak hanya melihat laba atau dividen. Tapi juga efisiensi operasional, seberapa besar menyerap tenaga kerja lokal, dan yang paling penting dampak pelayanan publiknya," ujar Syahrial.
Langkah tegas ini dibarengi dengan pengetatan penyertaan modal. Syahrial memastikan, setiap rupiah modal dari APBD yang digelontorkan ke BUMD wajib berbasis kajian akademis.
Tidak ada lagi suntikan modal tanpa dasar yang jelas. Semua harus memiliki business plan yang terukur dan analisis dampak ekonomi yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Penyertaan atau penambahan modal BUMD dijamin berbasiskan kajian akademis, business plan yang terukur, dan analisis dampak ekonomi bagi daerah," tegasnya.
Sorotan paling tajam adalah pada anak perusahaan BUMD. Pemprov Riau mengakui ada anak perusahaan BUMD yang saat ini berstatus ekuitas negatif atau sudah tidak sehat secara keuangan.
Untuk itu, pembenahan total sedang berjalan. Mulai dari evaluasi portofolio usaha, penerapan sistem pengendalian intern yang ketat, hingga opsi paling ekstrim.
"Langkah pembenahan anak perusahaan BUMD yang berekuitas negatif sedang berjalan. Termasuk opsi divestasi atau likuidasi taktis jika diperlukan," ungkap Syahrial.
Terkait target dividen untuk APBD 2026, Pemprov menyebut tidak akan mematok angka secara asal. Penetapan target akan sangat realistis, disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja dan proses restrukturisasi manajemen di masing-masing BUMD.
Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memastikan BUMD dan BLUD tetap menjadi penyumbang pendapatan, namun tidak boleh dengan cara mengurangi kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.*****
GoogleNews
