.jpeg)
JAKARTA, LIPO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak hanya mengharamkan vape. Lewat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI meminta seluruh kebijakan pelarangan rokok elektrik berjalan terkoordinasi, terkonsolidasi, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape itu ditetapkan di Jakarta pada 26 Jumadil Awal 1448 H / 6 November 2026 M. Fatwa tersebut menetapkan penggunaan rokok elektrik haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, produksi dan perdagangan vape juga dinyatakan haram.
Dalam fatwa yang juga diunggah di akun IG muipusat, MUI membagi tugas secara rinci kepada pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
MUI meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum, khususnya dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape.
Di sisi industri, Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang ada, dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Adapun Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
Untuk penegakan hukum, MUI menegaskan BNN dan aparat penegak hukum harus menutup segala celah peredaran narkoba, salah satunya melalui vape, dan melakukan penindakan secara tegas.
Aparat penegak hukum juga diminta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Fatwa ini tidak hanya menyasar pemerintah. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Terakhir, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, fatwa akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
MUI juga mengimbau semua pihak menyebarluaskan fatwa ini agar setiap muslim dan pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya.
Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.****
GoogleNews
