Tembilahan, LIPO - Polres Inhil akan menerjunkan sebanyak 763 Personel, untuk mengamankan pelaksanaan Pemilukada Serentak, Gubernur/Wakil Gubernur Riau dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018 mendatang.
Jumlah tersebut terdiri dari Personel Polres Inhil dan Polsek Jajaran, serta ditambah perkuatan Personel BKO dari Polda Riau.
Hal itu disampaikan Kabag Ops Polres Inhil, Kompol Maison dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kapolres Inhil, AKBP Dolifar Manurung di Ruang Tri Brata Mapolres, Jalan Gajah Mada Tembilahan, Jumat (29/9/2017).
Turut hadir saat itu, Sekda H Said Syarifuddin, Asisten Bidang Administrasi dan Pemerintahan Setda H Darussalam, Kaban Kesbang Polinmas H Aslimudin, BKPDA dan Panwaslu, Wakapolres Kompol DR H Azwar serta Pejabat Utama di lingkungan Polres Inhil.
Sebelumnya, mengawali pertemuan tersebut Kapolres mengungkapkan bahwa ada 3 Komponen utama yang akan mempengaruhi kesuksesan Pilkada ini, yaitu KPU sebagai penyelenggara, Panwaslu sebagai pengawas dan Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pengamanannya.
Ketiga komponen ini harus mendapat perhatian dari Pemkab Inhil, untuj mendukung kegiatan pengamanan Pemilukada di tingkat Kabupaten, tidak seluruhnya ditanggung oleh Provinsi.
Pada Pemilikada nantinya, ada 1.610 TPS yang tersebar di 20 Kecamatan. Terhadap TPS tersebut, ada beberapa pola pengamanan yang jadi alternatif, yaitu alternatif Pertama adalah Pola Pam Aman dengan 2 : 5 : 10 (2 Polri : 5 TPS : 10 Linmas), Pola Rawan I, dengan 2 : 4 : 8 (2 Polri : 4 TPS : 8 Linmas) dan Pola Rawan II, dengan 2 : 1 : 4 (2 Polri : 1 TPS : 4 Linmas).
Alternatif Kedua adalah Pola Aman dengan 2 : 8 : 16 (2 Polri : 8 TPS : 16 Linmas), Pola Rawan I dengan 2 : 3 : 6 (2 Polri : 3 TPS : 6 Linmas) dan Pola Rawan II dengan 2 : 1 : 2 (2 Polri : 1 TPS : 4 Linmas).
Kerawanan yang diperkirakan akan terjadi dalam tahapan Pemilukada adalah Tahap Persiapan, Kelalaian dalam pendaftaran pemilih, pendaftaran lebih dari 1 kali, manipulasi data oleh petugas pendata, rasa tidak puas dari calon, konflik internal Partai, dan intimidasi.
Dalam Tahap Pelaksanaan kerawanannya adalah bentrok antar pendukung, money politics, kampanye hitam, selebaran gelap, manipulasi data, pencoblosan lebih 1 kali, dan penggembungan suara.
Ditahap penyelesaian kerawanan yang timbul diperkirakan adalah penolakan terhadap hasil penetapan perolehan suara, teror terhadap pasangan calon terpilih, unjuk rasa, intimidasi terhadap anggota KPUD dan saksi-saksi, mobilisasi massa ke MK, dan pengrusakan fasilitas umum.
Menanggapi hal tersebut di atas, Sekda mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya, karena pertemuan ini bisa menjadi media sharing untuk menentukan langkah lebih lanjut demi mensukseskan Pemilukada.
"Pemkab akan mengcover anggaran yang belum masuk di anggaran Provinsi," terang Sekda.
Senada dengan itu, Asisten Bidang Administrasi dan Pemerintahan Setda Darussalam menyatakan vahwa pihaknya akan membahas secara detail anggaran Pemilukada tersebut, karena kondisi TPS yang banyak di perairan, sehingga anggaran transportasi harus disesuaikan dengan kondisi daerah. (lipo*7)
GoogleNews
