Pekanbaru, LIPO - Status Riau sebagai lumbung minyak nasional, menjadikan provinsi ini menaruh harapan terhadap dana bagi hasil (dbh) minyak. Hal ini menjadi perhatian setiap pemerintahan di Riau.
Menurut tim kampanye Lukman Edy-Hardiyanto, persoalan DBH termasuk bagian prioritas kerja pasangan tersebut.
"Itulah keuntungan Pak Lukman Edy selaku toko nasional. Dia punya peluang untuk melakukan pendekatan dengan pusat termasuk membicarakan itu (DBH)," terang Abdul Wahid, Ketua DPW PKB Riau, Senin (19/2/2018).
Untuk diketahui penetapan DBH dipengaruhi oleh harga minyak bumi dunia. Sebagai gambaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pada bulan Januari 2018 rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) menjadi USD65,59 per barel, atau sekitar 36,6% di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar USD48 per barel.
Dijelaskan Wahid, nantinya DBH bukan satu-satunya sumber anggaran yang diincar pemrov Riau dibawah Lukman Edy-Hardiyanto. Koneksi yang dimiliki Lukman Edy, juga akan banyak berperan untuk memperbanyak aliran uang ke Riau.
"Kita butuh koneksi yang bagus dipusat, kalau gubenur tak punya koneksi di pusat susah. Kita juga akan mengincar pembangunan dari APBN. Palembang saja mendapatkan Anggaran pusat cukup banyak untuk melakukan pembangunan," tutupnya.
Riau sendiri juga mulai mencari pemasukan dari sektor lain, sebut saja pariwisata. Sektor ini, diharapkan dapat secara perlahan menggantikan ketergantungan Riau dengan komoditi minyak. (lipo*15)
GoogleNews
.jpeg)
