Pekanbaru, LIPO - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Riau mencatat realisasi penyaluran dana desa (DD) tahap I tahun 2018 hanya mencapai 54,64 persen.
"Masih belum sesuai dengan target atau yang kami harapkan," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Kamis.
Ia menyebutkan hingga 22 Mei 2018 jumlah dana desa tahap pertama yang masuk rekening kas desa (RKD) di 870 desa baru Rp137,9 miliar dari seharusnya Rp252,4 miliar.
Seharusnya sesuai aturan pada Mei 2018, realisasi tahap I sudah 100 persen masuk ke dalam RKD kabupaten/kota penerima DD.
Namun kenyataannya hingga menjelang akhir Mei 2018 masih banyak yang belum mencapai separuh realisasinya bahkan ada kabupaten seperti Indargiri Hilir baru terealisasi 22 persen yakni hanya Rp3,2 miliar dari seharusnya Rp29,4 miliar yang diperuntukkan bagi 22 desa.
Demikian juga dengan Rokan Hilir menduduki terendah kedua realisasi hanya 36 persen atau Rp5,6 miliar dari seharusnya Rp25,8.
"Kalau melihat realisasinya masih belum optimal, harusnya Mei sudah tersalur semua ke rekening desa dan kegiatan sudah jalan karena sesuai waktu DD tahap II sudah mulai dicairkan dari pusat," tegasnya.
Minimnya realisasi Dana Desa tahap I di Riau dikarenakan beberapa hal, sebut dia, bisa jadi persyaratan yang diharuskan untuk pengucuran anggaran tersebut oleh pemerintah daerah lambat atau belum sama sekali dipenuhi.
"Kalau yang saya tangkap untuk DD tahap I banyak yang APBDesnya belum selesai sehingga tidak segera tersalur ke rekening desa, " imbuhnya.
Padahal, pemerintah pusat untuk 2018 sudah menyikapinya dengan memudahkan peraturan untuk syarat pencairan DD dibanding 2017.
Dengan tujuan agar mendorong percepatan penggunaannya sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah.
"Untuk tahun ini penyaluran sudah diupayakan dipercepat sejak Januari langsung dapat disalurkan ke pemda yang memenuhi syarat penyaluran," tuturnya.
Selain itu ditambahkan dia, persyaratan penyaluran juga lebih mudah untuk tahap I ini hanya perda APBD dan perkada mengenai rincian dana desa.
"Jadi, sangat tergantung pada pemda untuk menyelesaikan persyaratan penyaluran," tambahny lagi.
Namun demikian, sambung dia, pihaknya akan terus mendorong dan memantau proses tiap bulan.
"Kami akan monitoring langsung dalam bulan ini untuk mendorong agar dana tersebut dapat segera di manfaat kan," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan mengatakan, progres terakhir penyaluran dana desa tahap I tahun 2018, sebesar 20 persen dari total pagu Rp185 miliar atau Rp37 miliar lebih untuk 242 desa di daerah setempat baru disalurkan ke tiga desa.
"Kami barusan rapat dengan para camat, dengan Tim Percepatan Kabupaten, kami membahas progres terakhir untuk penyaluran dana dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKD (rekening kas desa), per hari ini tiga desa sudah salurkan, ada 12 desa yang sudah kami ajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), kemudian ada beberapa desa yang sudah direkomendasikan ke camat, artinya hari ini sudah ada progres," kata Febrinaldi.
Dia mengatakan, salah satu yang menjadi kendala dalam penyaluran dana desa ke RKD adalah ada kebijakan padat karya tunai yang mewajibkan setiap desa menganggarkan 30 persen untuk upah.
"Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) sejauh ini kan masih dalam tahap penyusunan, tahun ini ada kebijakan padat karya tunai, sehingga kita harus menyusun APBDesnya untuk rencana anggaran belanjanya (RAB), di situkan 30 persen harus untuk upah, ini yang sedikit jadi kendala," tambah Febrinaldi.(lipo*3/ant)
"Masih belum sesuai dengan target atau yang kami harapkan," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto di Pekanbaru, Kamis.
Ia menyebutkan hingga 22 Mei 2018 jumlah dana desa tahap pertama yang masuk rekening kas desa (RKD) di 870 desa baru Rp137,9 miliar dari seharusnya Rp252,4 miliar.
Seharusnya sesuai aturan pada Mei 2018, realisasi tahap I sudah 100 persen masuk ke dalam RKD kabupaten/kota penerima DD.
Namun kenyataannya hingga menjelang akhir Mei 2018 masih banyak yang belum mencapai separuh realisasinya bahkan ada kabupaten seperti Indargiri Hilir baru terealisasi 22 persen yakni hanya Rp3,2 miliar dari seharusnya Rp29,4 miliar yang diperuntukkan bagi 22 desa.
Demikian juga dengan Rokan Hilir menduduki terendah kedua realisasi hanya 36 persen atau Rp5,6 miliar dari seharusnya Rp25,8.
"Kalau melihat realisasinya masih belum optimal, harusnya Mei sudah tersalur semua ke rekening desa dan kegiatan sudah jalan karena sesuai waktu DD tahap II sudah mulai dicairkan dari pusat," tegasnya.
Minimnya realisasi Dana Desa tahap I di Riau dikarenakan beberapa hal, sebut dia, bisa jadi persyaratan yang diharuskan untuk pengucuran anggaran tersebut oleh pemerintah daerah lambat atau belum sama sekali dipenuhi.
"Kalau yang saya tangkap untuk DD tahap I banyak yang APBDesnya belum selesai sehingga tidak segera tersalur ke rekening desa, " imbuhnya.
Padahal, pemerintah pusat untuk 2018 sudah menyikapinya dengan memudahkan peraturan untuk syarat pencairan DD dibanding 2017.
Dengan tujuan agar mendorong percepatan penggunaannya sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah.
"Untuk tahun ini penyaluran sudah diupayakan dipercepat sejak Januari langsung dapat disalurkan ke pemda yang memenuhi syarat penyaluran," tuturnya.
Selain itu ditambahkan dia, persyaratan penyaluran juga lebih mudah untuk tahap I ini hanya perda APBD dan perkada mengenai rincian dana desa.
"Jadi, sangat tergantung pada pemda untuk menyelesaikan persyaratan penyaluran," tambahny lagi.
Namun demikian, sambung dia, pihaknya akan terus mendorong dan memantau proses tiap bulan.
"Kami akan monitoring langsung dalam bulan ini untuk mendorong agar dana tersebut dapat segera di manfaat kan," pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridarmawan mengatakan, progres terakhir penyaluran dana desa tahap I tahun 2018, sebesar 20 persen dari total pagu Rp185 miliar atau Rp37 miliar lebih untuk 242 desa di daerah setempat baru disalurkan ke tiga desa.
"Kami barusan rapat dengan para camat, dengan Tim Percepatan Kabupaten, kami membahas progres terakhir untuk penyaluran dana dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKD (rekening kas desa), per hari ini tiga desa sudah salurkan, ada 12 desa yang sudah kami ajukan ke BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), kemudian ada beberapa desa yang sudah direkomendasikan ke camat, artinya hari ini sudah ada progres," kata Febrinaldi.
Dia mengatakan, salah satu yang menjadi kendala dalam penyaluran dana desa ke RKD adalah ada kebijakan padat karya tunai yang mewajibkan setiap desa menganggarkan 30 persen untuk upah.
"Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) sejauh ini kan masih dalam tahap penyusunan, tahun ini ada kebijakan padat karya tunai, sehingga kita harus menyusun APBDesnya untuk rencana anggaran belanjanya (RAB), di situkan 30 persen harus untuk upah, ini yang sedikit jadi kendala," tambah Febrinaldi.(lipo*3/ant)
GoogleNews
.jpeg)
