LIPO - Pemerintah bakal melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Impor tersebut akan dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021. Rencana itu pun mendapat penolakan keras dari berbagai organisasi yang peduli terhadap petani dan nelayan di Indonesia.
Salah satunya dari Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) Wilayah Riau. Ketua DPW Gerbang Tani Riau, Albert Susanto, SP, mengecam dengan keras rencana impor beras oleh pemerintah. Alasannya, petani akan mengalami kerugian karena biaya produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Ia pun menduga sikap keras rencana impor beras ini ada 'main mata' dengan para importir.
"Bila rencana pemerintah ini tetap berjalan, petani akan sangat dirugikan harga jual gabah kering panen (GKP) di kalangan petani akan anjlok. Tak sebanding biaya produksi dengan hasil yang akan diterima. Kesempatan ini berpotensi dimanfaatkan para tengkulak. Kita kwatir, jangan-jangan sudah 'main mata' dengan para importir," terangnya Albert, Jumat (12/03/21).
Menurut Albert, sikap menolak kebijakan itu bukanlah tanpa alasan. Ia menilai kebijakan pemerintah melakukan import bila ditinjau dari sisi waktu sangatlah tidak tepat. Mengingat karena berbarengan dengan musim panen para petani. Karena awal Maret hingga Mei, petani di sejumlah daerah memasuki masa panen raya. Mereka adalah petani di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.
Selain itu, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statsistik mencatatkan terjadinya peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019 yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26%.
"Atas dasar itu, kami Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerbang Tani Riau menyerukan menolak rencana impor ini," jelasnya.
Albert pun berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, beberapa waktu yang lalu.
Dikatakan Albert, sebaiknya Bulog mendahulukan penyerapan gabah kering panen dari petani dengan harga yang layak.
"Kita minta pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya," tutupnya. (*1 )
GoogleNews
.jpeg)
