LIPO - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau mendorong kelompok-kelompok perkebunan supaya bisa bermitra dengan PKS terdekat agar harga bisa terkontrol.
Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau telah memiliki regulasi untuk menyelamatkan pekebunan swadaya yang belum berkelompok atau berlembaga dari ketidakberdayaan, agar mendapat harga yang berkeadilan sesuai dengan rendemen TBS mereka dan mengikuti harga CPO dunia untuk ditetapkan oleh Disbun Riau.
"Kita dorong kemitraan dengan PKS terdekat agar Kelompok Tani/KUD tersebut mendapatkan DO (delivery order) langsung dari PKS mitranya sesuai harga TBS yang ditetapkan oleh Disbun Riau," jelasnya.
Defris Hatmaja mengatakan disaat isu Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) bergulir menjadi 'bola liar' di tingkat petani dimana harga TBS mereka dihargai tidak wajar disaat harga CPO dunia melambung tinggi.
"Rukun wajib untuk bisa mendapatkan harga yang ditetapkan oleh Disbun adalah harus membentuk lembaga (KUD, Poktan dan Gapoktan) sesuai yang diamanatkan Pergub 77/2020 Tentang Tata Niaga TBS Pekebun Riau," kata Defris di Pekanbaru, Kamis (3/2/2022).
"Ini lah caranya agar pekebun swadaya tidak dizalimi oleh spekulan," tukasnya lagi.
Menurutnya, fenomena yang terjadi beberapa hari ini, pekebun swadaya yang tidak berlembaga dan berkelompok lah yang menjadi korban anjloknya harga tersebut. Yang mana, harga TBS swadaya anjlok dihargai Rp1.000 hingga Rp2.000-an oleh spekulan.
Minggu ini, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau mencapai level harga tertinggi Rp3.621,84 per kg untuk kelapa sawit umur 10-20 tahun. Selain itu, harga lelang CPO di KPBN menembus level Rp15.000 per kg. (*1)
GoogleNews
