PEKANBARU, LIPO - Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) Riau, Triono Hadi, mengkritisi Gubernur Riau, Syamsuar, terkait rencana pembangunan sejumlah lapangan tenis yang menguras anggaran miliaran rupiah.
Triono minta Syamsuar menunda rancana pembangunan lapangan tenis tersebut karena dianggap sebagai pemborosan dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Apalagi ekonomi dalam keadaan terpuruk dilanda pandemi covid-19.
"Kebijakan alokasi anggaran ini adalah bentuk perilaku pemerintah daerah (Gubernur Riau.red) yang tidak punya rasa empati. Anggaran untuk pembangunan itu sama sekali tidak prioritas untuk kebutuhan masyarakat Riau," kata Triono, kepada wartawan, Sabtu, 11, Juni, 2022, di Pekanbaru.
Bahkan, Triino menilai alaokasi anggaran itu jauh dari upaya pemerintah Riau untuk membawa daerah ini lebih baik kedepan.
"Apa hubungan membangun lapangan tenis dengan misi Riau Lebih Baik? " tanya Triono.
Justru tambah Triono, anggaran-anggaran semacam itulah yang menyandera kebutuhan prioritas masyarakat yang semestinya mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara memadai.
"Alokasi anggaran ini mencerminkan tingkat sensitifitas pemerintah daerah terhadap masalah yang dihadapi warga sangat rendah. Warga sedang berupaya untuk pemulihan ekonominya akibat COVID-19, warga sedang berperang dengan harga bahan pokok yang tinggi, yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk ditangani " ungkap Triono.
Tapi, lanjut Triono justru pemerintah tidak sensitif bahkan lebih membelanjakan uangnya untuk kebutuhan yang pastinya bukan untuk masyarakat kecil.
"Siapa yang akan berolahraga itu? tentu bukan warga kecil " kata dia.
Terkait pembangunan tenis tersebut, diperkirakan akan menyedot anggaran yang besar untuk pemeliharannya. Sementara fasilitas olahraga yang telah dibangun tidak difungsikan, dan dibiarkan rusak parah.
Dengan begitu keliatan sekali Pemprov Riau mempunyai perencanaan yang tidak matang dalam merumuskan dan menetapkan anggaran.
"Anggaran Rp. 9.6 Milyar, itu sama dengan membangun 160 unit Rumah Layak Huni (RLH). Artinya jika anggaran itu digunakan untuk membantu warga untuk membangun RLH maka sudah 160 rumah tangga miskin di Riau yang bisa menempati rumah layak. Kenapa lebih memilih untuk bangun sarana olahraga, yang sebenarnya sudah tidak kurang lagi di Riau," tegasnya.
Menurut Triono, Syamsuar selaku Gubenur Riau, punya misi mulia bagaimana masyarakat di kampung, sekitar hutan meningkat ekonominya dengan skema Perhutanan Sosial sebagai bagian dari kebijakan Riau Hijau.
Namun kata dia lagi, berapa alokasi anggaran yang diberikan untuk membantu masyarakat mengelola hutan yang telah mendapatkan izin, atau mengakses izin tidak setimpal dengan bantuan kepada institusi penegak hukum bangun lapangan tenis tersebut.
Karena ungkap Triono, pemerintah hanya bisa mengalokasikan anggaran kurang dari Rp. 1 Milyar untuk perhutanan sosial.
"Alokasi anggaran justru tidak proporsional antara yang semestinya diprioritaskan untuk dibiayai, namun justru digunakan untuk belanja yang sama sekali tidak ada urgensinya " terang Triono.
Triono mencontohkan jika Rp. 9,6 Milyar itu diberikan untuk mendukung perhutanan sosial Rp. 100 juta satu kelompok pengelola PS. Maka beber dia ada 96 Kelompok PS di Riau tidak lagi sibuk cari pinjaman uang untuk modal pengelolaan awal.
"Namun, sayangnya itu tidak menjadi pertimbangan dalam rencana anggaran ini. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan lainnya yang seharusnya lebih diutamakan oleh pemerintah," kata dia.
Menurutnya, Syamsuar masih mempunyai kesempatan mempertimbangkan rencana pembangunan lapangan tenis tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas.
"Belanja daerah harus diprioritaskan untuk membiayai kebutuhan yang sejalan dengan misi Gubenur Riau untuk mencapai mimpi Riau lebih Baik," Tutupnya. (***)
GoogleNews
