PEKANBARU, LIPO - Penggunaan dan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dinilai tidak substansial dan tidak menyentuh sektor ril. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI, Abdul Wahid, dalam kunjungan kerjanya ke Riau, pada Jumat (18/11/22).
"Saya kira pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit ini tidak substansial dan tepat sasaran, terhitung sejak 2019 hingga 2021 dana tersebut berjumlah hampir 70 triliun, namun 95 persen habis untuk kegiatan industri biodiesel," ungkap Wahid
usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Sentra Sawit Komisi XI DPR RI Bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan di Provinsi Riau, ditemui di Hotel Priemere Pekanbaru.
Abdul Wahid menduga, Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKB) hanya berdiri dan berpihak untuk kepentingan pengusaha dan industrinya, bukan petani. Terlebih saat harga sawit anjlok BPDPKS tidak berperan sama sekali.
Seharusnya lanjut Wahid, dana tersebut mendukung untuk perkembangan sektor ril, semisal untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat (replanting), perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat mobilitas angkutan sawit dan sebagainya.
Pimpinan Baleg DPR RI ini menambahkan, melalui Komisi XI dirinya akan mendorong agar ada perbaikan tugas dan peran BPDPKB untuk kedepan, agar pengolaan dana perkebunan kelapa sawit dapat menyasar petani dan perbaikan infrastruktur.
"Saya menyangkan dana sebesar itu hanya habis untuk mendukung industri dan pengusaha, seharusnya BPDPKS harus fokus salurkan untuk kepentingan pentani, contoh saat kelapa sawit anjlok, tidak ada peran, harusnya bisa dorong dengan memberikan pupuk kepada petani agar kebun sawit lebih produktif," pungkasnya. (*1)
GoogleNews
.jpeg)
