LIPO - Anggota DPRD Riau langsung meradang saat mengetahui ketidakhadiran Dirut PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jaffee A Suardin, pada Hearing yang dilaksanakan Rabu (25/01/23).
Kekesalan tampak di raut muka sejumlah anggota dewan. Bagaimana tidak, undangan yang dilayangkan kepada PT PHR agar Dirut diminta hadir hanya diwakili Rudi Ariffianto selaku Corporate Secretary PHR.
Ade Agus Hartanto, anggota Komisi V DPRD Riau Fraksi PKB, langsung minta rapat ditunda.
"Saya minta Dirutnya hadir. Ini sebaiknya RDP ditunda saja," tegas Ade di Ruang Medium DPRD Riau.
Ade menegaskan, kehadiran Jaffee sangat diperlukan tidak hanya untuk membahas persoalan kecelakaan kerja tapi juga persoalan lainnya yang dianggap sangat krusial.
"Jumlah Naker PHR itu berapa, berapa tenaga kerja murninya dan berapa tenaga subkonnya," tanya Ade.
Selain meminta kehadiran Dirut, Komisi V DPRD Riau juga meminta data mitra kerja PHR dan data pendukung lainnya. Termasuk menghadirkan pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria (ACS) yang mana diketahui dua pekerjanya tewas di lokasi kerja.
Rasa kecewa juga tampak pada anggota dewan yang lain, seperti Karmila Sari. Karmila langsung menanyakan rentetan kecelakaan kerja di PT PHR yang telah menelan 7 nyawa karyawan mitra kerja PHR. Karmila menegaskan persoalan kecelakan kerja tidak bisa dianggap main-main karena menyangkut nyawa manusia. Ia mengatakan, sikap yang ditunjukan PHR selama ini seakan-akan tidak menghargai nyawa manusia.
"Kecelakaan ini apakah dianggap hal yang biasa ya?. Ini nyawa manusia. Ini bukan untuk diskusi-diskusi, lebih baik ditutup dan ditunda saja," kata Karmila.
Karmila pun kembali meminta data terkait insiden yang menyebabkan sejumlah naker tewas beserta data pendukung lainnya.
"Datanya saja tidak ada, mana datanya. Rententan nakes tewas hanya dalam hitungan bulan, apa solusinya?. Bingung kita, PHR ini intelek lah, gaji dan tunjangan besar, kenapa tidak berpikir," kata Karmila dengan ketus.
"Kapan pastinya pimpinan itu bisa hadir. Sesuai dengan rekomendasi kemarin, kapan kami bisa mendapatkan data yang kami butuhkan. Kami bagian dari wakil rakyat, kami juga berhak atas data tersebut," sambung Karmila.
Sementara, pihak PT PHR melalui Corporate Secretary PHR, Rudi Ariffianto beralasan, ketidakhadiran Dirut karena sedang menghadiri sebuah kegiatan di Jakarta.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan PT PHR, Mitra Kerja (Vendor), dan Disnaker ini seyogyanya membahas peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja PT PHR.
RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Syafrudin Poti. Dihadiri perwakilan dari PT PHR, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Imron Rosyadi dan Kabid Pengawasan Disnakertrans Riau, Rival Lino. (*1)
GoogleNews
.jpeg)
