LIPO - Pelesiran ratusan kepala desa (Kades) di Indragiri Hilir menuai kecaman dan kritikan. Hebohnya kegiatan melancong ke sejumlah daerah tersebut setelah viral di media sosial.
Peristiwa ini pertama kali viral setelah video kepala desa ini tersebar di berbagai grup WhatsApp pada hari Selasa (16/5/2023).
257 kepala desa (kades) dari daerah tersebut dikabarkan melakukan perjalanan ke Batam, setelah sebelumnya telah mengunjungi Lombok, Padang, dan Kampar. Total anggaran yang digunakan untuk perjalanan tersebut mencapai miliaran rupiah, menimbulkan kecaman dan kritik tajam di media sosial.
Pengunggah video mengekspresikan kekecewaannya terhadap kegiatan kades, PKK dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut yang dinilai telah sembrono menghabiskan anggaran publik.
Pasalnya, banyak infrastruktur di Inhil, seperti jalan dan jembatan, masih dalam kondisi rusak dan memerlukan perbaikan. Salah satu contohnya adalah jalan di Desa Pembanaan dan Jembatan Parit 16, bangunan MPP depan rumah dinas Bupati juga tampak terbengkalai, termasuk rumah sakit Puri Husada.
Pengunggah juga menyoroti motif yang mungkin ada di balik kegiatan tersebut.
"Pak, emang mau kondisikan massa untuk caleg atau mau maju jadi gubernur? Harusnya mikir dong, Pak, coba lihat jalan dan jembatan yang rusak tuh," tulis pengunggah dalam unggahannya.
Rincian anggaran perjalanan ini juga menjadi sorotan. Jika dikalikan, biaya per orang ke Batam mencapai 7,5 juta rupiah, yang berarti total anggaran mencapai miliaran rupiah. Menurut pengunggah, uang tersebut seharusnya lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Pengunggah juga mempertanyakan peran HM Wardan, Bupati Inhil, dan Presiden Jokowi dalam masalah ini. Dia menanyakan, apakah dana desa di Inhil dipergunakan untuk keperluan jalan-jalan ini? Ia juga meminta kepada pihak berwajib untuk menelusuri kemungkinan adanya korupsi.
Perjalanan 257 kepala desa ini telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi. Masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Tentunya, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas akan sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Inhil, Trio Beni mengatakan telah mengkonfirmasi adanya perjalanan 257 kepala desa (kades) di Inhil, Riau ke Batam. Meski demikian, ia mengklarifikasi bahwa jumlah pasti peserta yang terlibat belum diketahui.
Menurut Beni, perjalanan tersebut bukan merupakan program dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, melainkan diselenggarakan oleh Asosiasi Kepala Desa (Apdesi).
"Acara kades di Batam benar ada, tapi berapa jumlah pesertanya belum dapat info saya, Pak. Hanya saja info yang saya terima bukan program Pemkab Inhil tapi oleh Apdesi," ujar Beni kepada wartawan.
Acara tersebut dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa di Batam. Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan, diketahui masih berada di Tembilahan, Inhil, hingga saat ini. Bupati sedang melaksanakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) Riau 2023.
Beni menegaskan bahwa tidak ada anggaran dari Pemkab Inhil yang digunakan untuk perjalanan tersebut. Hal ini mungkin bisa meredam spekulasi publik tentang potensi korupsi yang sebelumnya sempat mencuat terkait perjalanan kades ini.
Namun, konfirmasi ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sumber pendanaan perjalanan mewah ini. Masyarakat masih menuntut keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, dan berharap agar kasus seperti ini tidak terulang di masa mendatang. (*1/***)
GoogleNews
.jpeg)
