LIPO - Jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah semakin dekat, isu penundaan pemilu kembali mencuat.
Setelah dianggap membuat gaduh dengan pernyataannya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga akan mengembalikan Pemilu ke Sistem Proporsional Tertutup, kali ini Pakar Hukum dan Eks Wamenkumham Denny Indrayana kembali membuat heboh publik.
Secara terbuka, melalui akun media sosialnya di Twitter dan Instagram, Denny menyampaikan surat terbuka yang ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jumat (2/6/2023) dari Melbourne, Australia.
"'Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," tulisnya.
Di awal narasi surat, Denny juga menyinggung sikap politik Megawati yang akhirnya memilih Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, meski di sana ada Puan Maharani yang notabene putrinya sekaligus politisi.
"Izın saya menyampaikan surat ini Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani," urainya.
Alasan Denny berbicara secara terbuka ke publik, karena ia khawatir adanya putusan transaksional terutama terkait isu strategi pemilu.
"Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024 Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," tulisnya.
Denny juga menyinggung isu tunda pemilu yang bisa saja masuk melalui parpol.
"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras," kritiknya.
Dan pakar hukum ini juga mengingatkan Megawati terkait gerakan tunda pemilu yang sejalan dengan kepentingan segelintir elit, agar jabatan Jokowi diperpanjang.
"Saya lihat Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa," tulisnya.
Sementara itu, Denny juga meminta agar Ketum PDIP tersebut segera melakukan kroscek informasi jelas melanggar konstitusi.
"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi," sarannya. (*16)
GoogleNews
