PEKANBARU, LIPO - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Wilayah Riau angkat suara menanggapi kisruh pembagian Participating Interest (PI) 10% dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Pemerintah Provinsi Riau yang hanya senilai satu dolar per bulan.
Bagi HIMA PERSIS Riau, hal ini bukan sekadar angka kecil, tetapi bentuk nyata ketidakadilan terhadap keadilan ekonomi, etika publik, dan martabat daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Ia menilai apa yang dilakukan
“Bayangkan, satu dolar untuk provinsi yang telah menjadi urat nadi energi bangsa. Ini bukan sekadar persoalan nominal, tapi simbol dari ketidakadilan struktural yang selama ini menjerat daerah penghasil. Riau bukan pengemis di tanahnya sendiri,” tegas Ketua PW HIMA PERSIS Riau, Fikri Abdurrahman, Selasa 21 Oktober 2025.
Fikri menilai, pembagian PI dengan nilai sekecil itu menandakan adanya minimnya transparansi dan kepekaan sosial PHR terhadap kondisi ekonomi daerah yang justru sedang defisit anggaran.
“Bagaimana mungkin daerah yang menyuplai minyak untuk negeri justru kesulitan membangun? Rakyat Riau berhak mendapatkan proporsi yang layak dari hasil bumi yang mereka jaga. Jangan jadikan Riau sebagai sapi perah tanpa diberi susu,” tegasnya.
Menurutnya, PHR semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan korporasi, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral dan sosial kepada daerah penghasil migas.
HIMA PERSIS Riau menuntut keterbukaan penuh terkait mekanisme perhitungan PI 10% dan audit menyeluruh atas aliran dana bagi hasil migas agar publik mengetahui sejauh mana keadilan ekonomi dijalankan.
“Kami mendesak PHR untuk bersikap adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jika perlu, pemerintah pusat turun tangan untuk mengevaluasi sistem pembagian ini. Karena satu dolar itu bukan hanya soal angka, tetapi cermin dari seberapa rendah nilai yang diberikan kepada daerah ini ,” pungkas Fikri.*****
GoogleNews
