PEKANBARU, LIPO - Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mendesak agar PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) diaudit menyeluruh, menyusu polemik pembagian Participating Interest (PI) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Menurut Edi, pembagian tersebut dinilai janggal dan perlu dijelaskan secara transparan oleh manajemen PHR.
“Ada kejanggalan. PHR memberikan PI yang dinarasikan satu dolar karena mereka mengaku tidak mendapatkan keuntungan. Padahal, secara prinsip kita punya hak untuk tahu kondisi keuangannya,” ujarnya, Jumat 24 Oktober 2025.
Edi menjelaskan, pembagian PI dilakukan berdasarkan dividen yang diterima PHR. Namun, saat ini PHR masih fokus pada kegiatan investasi dan eksploitasi, sehingga sebagian besar pendapatan langsung digunakan untuk pembukaan sumur baru di akhir tahun.
Akibatnya, tidak ada dividen yang dibagikan, dan otomatis nilai PI menjadi sangat kecil.
“PI itu bagian dari dividen. Kalau tidak ada dividen, tentu tidak ada PI. Istilah Satu dolar yang diberikan itu hanya formalitas, sebagai dasar untuk audit saja,” terangnya.
Politisi Gerindra itu juga menegaskan bahwa PHR wajib membuka laporan keuangannya kepada publik, terutama kepada Pemprov Riau selaku penerima hak PI.
“Kalau kita punya hak di situ, berarti kita juga punya hak untuk tahu. Harus jelas berapa omzet PHR di Riau, berapa yang dibelanjakan, dan bagaimana pengelolaannya,” tegas Edi.
Edi menambahkan, PI yang diterima pemerintah daerah merupakan PI saham gendong. Karena itu, pengelolaannya tetap bergantung pada hasil keuntungan atau dividen perusahaan.
“PI baru bisa dibagikan setelah seluruh pengeluaran, termasuk investasi sumur baru, selesai dihitung. Karena itu, perlu audit jika memang PHR tidak transparan,” pungkasnya.*****
GoogleNews
