PEKANBARU, LIPO - Fenomena El Nino yang tengah melanda kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Gangguan iklim akibat kenaikan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian timur dan tengah ini memicu perubahan pola angin dan curah hujan, sehingga menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah termasuk Indonesia.
Dalam kondisi normal, curah hujan lebih banyak terjadi di kawasan Australia dan Indonesia. Namun saat El Nino datang, hujan justru terkonsentrasi di Samudera Pasifik, sementara Indonesia mengalami musim kering berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serangan hama dan penyakit, hingga gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Pengamat lingkungan dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr. Ir. H. T. Edy Sabli, M.Si, menegaskan, perlunya langkah konkret dan masif untuk menghadapi ancaman tersebut.
Ia menyebutkan, selain ancaman El Nino, dunia juga tengah menghadapi krisis air global. Diperkirakan menjelang 2025 sekitar 2,7 miliar orang atau sepertiga populasi dunia akan mengalami kekurangan air yang lebih parah, dan pada 2050 setidaknya enam miliar manusia di 60 negara terancam kelangkaan air bersih.
“Karena itu, perlu gerakan terstruktur, sistematis dan masif melalui dua fokus utama, yakni Gerakan Masyarakat Peduli Api dan Gerakan Masyarakat Peduli Air,” ujarnya, Sabtu 14 Februari 2026.
1. Gerakan Masyarakat Peduli Api
Menurut Edy, api ibarat dua sisi mata uang: kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan. Api bermanfaat untuk memasak, penerangan, hingga berbagai kebutuhan manusia lainnya. Namun jika tidak terkendali, dapat memicu kebakaran besar.
Gerakan Peduli Api bertujuan mengendalikan penggunaan api agar tidak berubah menjadi bencana. Program yang diusulkan antara lain peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran sejak dini, terutama di wilayah rawan seperti lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau.
Selain itu, pembentukan kelompok kerja atau satuan tugas (satgas) berbasis masyarakat untuk melakukan patroli rutin di daerah rawan karhutla juga dinilai penting. Masyarakat perlu dibekali keterampilan dan teknologi seperti GPS serta peralatan pemadam modern agar mampu bergerak cepat dan tepat saat terjadi kebakaran.
Edy juga menyoroti praktek pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih dilakukan sebagian petani. Ia menilai perlu dukungan pemerintah dan perusahaan untuk menyediakan alat berat seperti chainsaw, excavator, dan bulldozer agar petani dapat membuka lahan tanpa bakar. Penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus dilakukan untuk memberi efek jera.
2. Gerakan Masyarakat Peduli Air
Di sisi lain, Gerakan Peduli Air difokuskan pada upaya penghematan dan pelestarian sumber daya air. Sosialisasi budaya hemat air perlu digencarkan, termasuk penerapan teknologi seperti kran air otomatis di fasilitas umum guna mencegah pemborosan.
Upaya lain yang dinilai mendesak adalah menjaga dan melestarikan sumber air alami seperti sungai, danau, suak, dan rawa, serta memperbanyak sumber air buatan seperti sumur resapan, waduk, embung, dan taman air. Hal ini penting mengingat minimnya sumber air sering menjadi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran di lapangan.
Di Provinsi Riau, terdapat empat sungai besar yang menjadi sumber air tawar utama, yakni Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, dan Sungai Rokan. Namun kondisi daerah aliran sungai (DAS) saat ini dinilai kritis akibat berbagai aktivitas seperti pemukiman, perkebunan hingga penambangan emas ilegal.
Degradasi lingkungan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan siklus hidrologi: kekeringan ekstrim saat kemarau dan banjir saat musim hujan. Karena itu, rehabilitasi dan normalisasi DAS melalui reboisasi serta pembersihan dari pencemaran harus segera dilakukan.
Edy juga mendorong penerapan konsep kota berwawasan air (waterfront city) di sepanjang bantaran sungai. Rumah-rumah yang selama ini membelakangi sungai perlu diarahkan menghadap sungai agar kebersihan dan kelestarian sungai lebih terjaga.
Selain itu, gerakan penghijauan dan perluasan ruang terbuka hijau minimal 20 persen dari luas kota dinilai penting sebagai daerah tangkapan air.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap kemarau sebagai siklus tahunan biasa.
“Tingkat kekeringan semakin lama semakin parah. Karena itu, kita harus waspada dan bertindak sejak sekarang,” tegasnya.*****