PEKANBARU, LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Ahmad Tarmizi, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat harus disertai sistem evaluasi yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai hari libur terselubung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Demikian disampaikannya terkait surat edaran resmi terkait kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat oleh pemerintah Riau.
"Kami dari DPRD juga akan ikut mengawasi ASN," ujar Ahmad Tarmizi, Jumat 17 April 2026.
Menurutnya, kebijakan bekerja dari rumah ini harus benar-benar optimal. Ia menekankan bahwa para Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap wajib menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawabnya, bukan justru tidak bekerja atau menjadikan Jumat sebagai hari libur tambahan.
"Harapan kita, WFH itu betul-betul optimal untuk bekerja dari rumah. Melaksanakan tugas-tugasnya selesai, bukan malah tidak ada. Itu yang kita harapkan," tegasnya.
Ahmad Tarmizi mengingatkan bahwa sistem yang dibangun harus mampu mengevaluasi kinerja ASN selama penerapan WFH. Tanpa sistem yang jelas, dikhawatirkan kebijakan ini hanya akan menurunkan produktivitas pelayanan publik.
"Cuma kita juga minta ada sistem yang dibangun untuk mengevaluasi dan melihat. Sistem bisa berjalan dan bisa untuk mengevaluasi," tambah politisi PKS ini.
Sebagai mitra kerja pemerintah, DPRD Riau tambahnya juga berkomitmen untuk ikut mengawal dan mengawasi jalannya kebijakan ini di lapangan. Ia menegaskan bahwa pengawasan melekat akan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
"Itu dari kami ya. Dan kami Dewan akan berupaya untuk ikut mengawasi kebijakan pemerintah," pungkas politisi PKS ini.*****
GoogleNews
