Khairul Umam Minta Antisipasi Karhutla Secara Dini, Jangan Tunggu Api Membesar

Khairul Umam Minta Antisipasi Karhutla Secara Dini, Jangan Tunggu Api Membesar
Khairul Umam/F: LIPO

PEKANBARU, LIPO - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Khairul Umam, mengingatkan pentingnya langkah pencegahan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau di tengah kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu hingga kebakaran meluas. Ia menilai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama instansi terkait perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman karhutla.

"Sebelum terjadi kebakaran yang meluas, tentu perlu dilakukan antisipasi. Leading sector-nya kan BPBD, jadi yang kita harapkan adalah langkah pencegahan terlebih dahulu sebelum kejadian," kata Khairul Umam, Rabu 3 Juni 2026.

Politisi PKS ini menyebut kondisi cuaca saat ini perlu menjadi perhatian serius karena hujan cukup lama tidak turun di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah dan dinas terkait diminta tidak lengah serta menyiapkan berbagai langkah mitigasi.

"Jangan sampai penanganan baru dilakukan ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Kewaspadaan tinggi harus terus dijaga supaya kebakaran tidak terjadi di daerah-daerah yang rawan," ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan apabila kondisi panas berkepanjangan dan mulai ditemukan titik-titik api.

"Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut dan sudah mulai muncul titik api, saya rasa secepatnya dilakukan hujan buatan jika memungkinkan. Itu juga memang menjadi salah satu langkah yang biasa dipersiapkan pemerintah," ujarnya.

Terkait status siaga darurat karhutla di Riau yang hingga kini belum ditetapkan, Khairul mengaku belum menerima informasi hal tersebut. Namun ia menilai yang terpenting saat ini adalah kesiapan seluruh instansi terkait dalam mengantisipasi potensi kebakaran.

Menurutnya, penetapan status siaga darurat memiliki konsekuensi, mulai dari pendanaan hingga mobilisasi sumber daya. Oleh karena itu, sebelum status tersebut diberlakukan, organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sector harus memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal.

"Kalau memang belum terjadi kondisi yang mengharuskan penetapan siaga darurat, dinas-dinas terkait harus benar-benar waspada dan siap melaksanakan langkah-langkah pencegahan," tutupnya.*****

 

Ikuti LIPO Online di GoogleNews

#Karhutla

Index

Berita Lainnya

Index