PEKANBARU, LIPO - Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau Eko Yunanda menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang mengancam akan menindak tegas korporasi pembakar lahan di Riau.
Ancaman itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi darurat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026).
Hanya berselang sehari, Selasa (25/8/2026), Walhi Riau langsung membeberkan hasil temuan lapangan yang menelanjangi kepatuhan sejumlah korporasi besar di Riau.
Eko memaparkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luas karhutla di Riau mencapai 16.277,5 hektar.
Bencana itu diikuti 539 titik panas (hotspot). Rinciannya, 108 hotspot di areal fungsi budidaya dan 431 hotspot di kawasan hutan lindung.
“Mirisnya, 193 hotspot berada tepat di dalam 34 areal konsesi korporasi perkebunan kayu dan kelapa sawit,” kata Eko saat konferensi pers, Selasa (25/8/2026).
Rekam Jejak Kebakaran Berulang RAPP hingga APP Group
Walhi menyebut kebakaran di konsesi bukan musibah, melainkan praktik berulang.
PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)* Estate Sungai Mandau milik APRIL Group tercatat terbakar: 2015 (621,3 ha), 2016 (1.158 ha), 2017 (803,6 ha), 2020 (194,6 ha), dan 2026 (71,9 ha). Total akumulasi sekitar 2.849 hektar.
Kebakaran 2026 menghanguskan hutan rawa yang berbatasan langsung dengan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
PT Arara Abadi milik APP Group di Pelalawan juga terbakar berulang: 2015 (1.091,1 ha), 2016 (99,3 ha), 2020 (169,5 ha), 2021 (58,6 ha), dan 2026 (59,6 ha). Total 578,1 hektar.
Walhi bahkan menemukan indikasi penanaman kembali pohon Akasia di lahan bekas terbakar seluas 613,3 hektar di ekosistem gambut, di dalam maupun luar konsesi.
PT Sekato Pratama Makmur (SPM) di bawah APP Group kembali terbakar 115,2 hektar pada 2026. Total kebakaran sejak 2015 mencapai 929 hektar. Pada 2015, SPM pernah terbakar masif 45.979,5 hektar di kawasan Giam Siak Kecil.
PT Meskom Agro Sarimas juga tercatat terbakar berulang sejak 2015, 2016, hingga 2026 dengan tambahan 164,1 hektar tahun ini.
Desak Cabut Izin dan Proses Hukum
Eko menegaskan, 70,58 persen daratan Riau saat ini dikuasai korporasi investasi. Monopoli lahan disebut menjadi akar masalah karhutla.
Walhi mendesak Kementerian Kehutanan dan KLHK segera menyelidiki, menegakkan hukum, mengevaluasi izin, hingga mencabut izin konsesi pelaku pembakaran berulang.
“Kepada Polda Riau, kami mendesak proses penyelidikan dan penegakan hukum pidana karhutla dijalankan tanpa pandang bulu,” tegas Eko.
Pemprov Riau juga diminta melakukan mitigasi dan penanggulangan karhutla secara konkret dan sistematis.*****
GoogleNews
.jpg)
