RENGAT, LIPO - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memperkuat kesiapsiagaan dan sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Penguatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Penanganan Karhutla Kabupaten Inhu 2026 di Gedung Dang Purnama, Rengat, Rabu (26/8/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Inhu Hendrizal dan dihadiri Forkopimda, OPD, instansi vertikal, perusahaan perkebunan, camat, lurah hingga kepala desa.
Wabup Hendrizal menyampaikan keprihatinan atas kondisi Karhutla di Inhu. Ia menilai cuaca ekstrem saat ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran sehingga koordinasi seluruh pihak harus diperkuat.
Ia meminta para camat segera berkoordinasi dengan Forkopimcam, kelurahan dan desa agar penanganan Karhutla di lapangan dapat dilakukan cepat.
"Proses hukum yang tegas juga dipastikan akan berjalan bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kita harus siap siaga dan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran," tegas Hendrizal.
Kepala Pelaksana BPBD-PKP Inhu Mulyadi mengatakan, Pemkab Inhu telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla sejak 10 Maret 2026.
Sejumlah langkah pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan. Mulai dari pembentukan posko pengendalian Karhutla, apel siaga, pengecekan sarana prasarana, patroli rutin hingga penerbitan himbauan kepada perusahaan dan pemerintah desa.
"Patroli bersama lintas instansi, mulai BNPB/BPBD, TNI, Polri dan instansi terkait, juga dilakukan di setiap kecamatan. Pemantauan aktivitas pembukaan lahan terus dilakukan sesuai instruksi Bupati agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar," jelas Mulyadi.
Ia menambahkan, rakor ini bertujuan menyinkronkan langkah seluruh pihak agar upaya pencegahan dan pemadaman titik api berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi.*****
GoogleNews
.jpg)
.jpg)
