Pekanbaru, LIPO-Tim Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, segera akan memperdakan RTRW bersama Pemprov Riau. Namun rencana tersebut diminta oleh pihak Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), untuk meninjau ulang rencana tersebut.
Menjawab, permintaan dari Jikalahari, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, angkat bicara terkait dengan Permintaan Jikalahari, agar jangan diperdakan dulu RTRW Provinsi karena diindikasikan banyak tidak pro rakyat atau kepentingan publik. Ini berdasarkan hasil kajian pansus dan pengajuan pansus yang akan segera dibuat Perdanya, sebagaimana direncanakan pekan ini akan dilakukan pleno oleh Pansus DPRD.
"Saya rasa pansus sudah turun dan sudah dilakukan hearing dengan stake holder terkait dan tentunya pansus sudah tahu mana saja yang diakomodir, terus katanya (Jikalahari) masih ada, harus jelas yang mana dulu lahan dimaksud," ujar Gubri, Minggu (6/8).
Andi Rachman biasa ia disapa, mengaku, percaya dengan pansus, karena sudah melakukan pengamatan langsung berbulan-bulan di lapangan dan sudah komitmen hanya kepentingan publik yang diakomodir."Tentu pansus yang turun sekian bulan itu sudah cermat, dan mereka juga mengakomodir kepentingan publik tentunya,"jelasnya.
Gubernur sendiri berharap agar jangan ada penundaan lagi, karena persoalan desakan Jikalahari tersebut, karena kepentingan RTRW Provinsi adalah kepentingan pembangunan di Riau. Dan Pansus sudah cermat dan sudah berhati-hati dalam menjalankan kerjanya di lapangan.
"Kalau ditunda lagi, yang mana lagi. Kalau ada yang mau disampaikan cepat saja disampaikan ke Pansus, kalau nggak ditunggulah kapan disampaikan dan dibahas kembali dengan Kementerian LHK. Jadi intinya, saya rasa pansus sudah mencermati," tegas Andi.
Saat disinggung mengenai pembahasan beberapa waktu lalu dengan Pansus, Andi Rachman mengakui hanya saling sharing dan saling memberikan pandangan. Sebagaimana Minggu (30/7) lalu Pansus menghadap gubernur untuk membicarakan percepatan pengesahan RTRW Riau.
"Kalau pertemuan kemarin ditindaklanjuti besoknya dengan Menko Perekonomian, dan intinya kami saling memberi masukan saja," tutup Gubri.(lipo*3/net)
Menjawab, permintaan dari Jikalahari, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, angkat bicara terkait dengan Permintaan Jikalahari, agar jangan diperdakan dulu RTRW Provinsi karena diindikasikan banyak tidak pro rakyat atau kepentingan publik. Ini berdasarkan hasil kajian pansus dan pengajuan pansus yang akan segera dibuat Perdanya, sebagaimana direncanakan pekan ini akan dilakukan pleno oleh Pansus DPRD.
"Saya rasa pansus sudah turun dan sudah dilakukan hearing dengan stake holder terkait dan tentunya pansus sudah tahu mana saja yang diakomodir, terus katanya (Jikalahari) masih ada, harus jelas yang mana dulu lahan dimaksud," ujar Gubri, Minggu (6/8).
Andi Rachman biasa ia disapa, mengaku, percaya dengan pansus, karena sudah melakukan pengamatan langsung berbulan-bulan di lapangan dan sudah komitmen hanya kepentingan publik yang diakomodir."Tentu pansus yang turun sekian bulan itu sudah cermat, dan mereka juga mengakomodir kepentingan publik tentunya,"jelasnya.
Gubernur sendiri berharap agar jangan ada penundaan lagi, karena persoalan desakan Jikalahari tersebut, karena kepentingan RTRW Provinsi adalah kepentingan pembangunan di Riau. Dan Pansus sudah cermat dan sudah berhati-hati dalam menjalankan kerjanya di lapangan.
"Kalau ditunda lagi, yang mana lagi. Kalau ada yang mau disampaikan cepat saja disampaikan ke Pansus, kalau nggak ditunggulah kapan disampaikan dan dibahas kembali dengan Kementerian LHK. Jadi intinya, saya rasa pansus sudah mencermati," tegas Andi.
Saat disinggung mengenai pembahasan beberapa waktu lalu dengan Pansus, Andi Rachman mengakui hanya saling sharing dan saling memberikan pandangan. Sebagaimana Minggu (30/7) lalu Pansus menghadap gubernur untuk membicarakan percepatan pengesahan RTRW Riau.
"Kalau pertemuan kemarin ditindaklanjuti besoknya dengan Menko Perekonomian, dan intinya kami saling memberi masukan saja," tutup Gubri.(lipo*3/net)
GoogleNews
.jpeg)
