PEKANBARU, Lipo-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau secara tegas menolak wacana pemerintah menerapkan sistem Full Day School atau Lima Hari Sekolah (LHS) lantaran dianggap bakal memicu banyak masalah.
Pernyataan PKB Riau tersebut seiring dengan kebijakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menolak program Lima Hari Sekolah (LHS) dari pemerintah.
"Kita dengan tegas menolak program LHS ini karena dianggap merugikan anak-anak khususnya di Riau, " ujar Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto dihubungi Liputanoke.com, Kamis pagi (10/8/2017).
Menurut legislator DPRD Riau ini, dampak negatif dari program FDS ini anak-anak tidak akan bisa mendapatkan pendidikan informal di luar sekolah seperti pendidikan keagamaan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan pendikan luar sekolah lainnya.
"Dengan adanya FDS ini, maka anak-anak tidak akan bisa menimba ilmu agama lagi. Secara tegas kami menyatakan program FDS ini tidak benar," ujarnya.
Ia menambahkan, dampak yang lebih parah dan dikhwatirkan dari program LHS tersebut adalah anak-anak tidak mengenal Tuhannya Allah SWT akibat tidak adanya lagi MDA dan pendidikan keagamaan sebagai tempat pembinaan aklak dan moral.
"Tidak hanya sampai di situ, orang tua murid sudah pasti banyak yang keberatan karena harus menambah uang saku kepada anaknya untuk makan siang jika program LHS ini diterpakan, " imbuh Ade.
Ade menyatakan seluruh kader PKB di Riau, baik yang duduk di lembaga DPRD maupun yang lainnya, akan terus berjuang hingga Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu dicabut.
"Saya selaku pimpinan Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan, tentu akan membawa persolan ini ke rapat internal komisi. Kita akan buat semacam penolakan nantinya," kata Ade. (Lipo*2)
Ikuti LIPO Online di Pernyataan PKB Riau tersebut seiring dengan kebijakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menolak program Lima Hari Sekolah (LHS) dari pemerintah.
"Kita dengan tegas menolak program LHS ini karena dianggap merugikan anak-anak khususnya di Riau, " ujar Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto dihubungi Liputanoke.com, Kamis pagi (10/8/2017).
Menurut legislator DPRD Riau ini, dampak negatif dari program FDS ini anak-anak tidak akan bisa mendapatkan pendidikan informal di luar sekolah seperti pendidikan keagamaan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan pendikan luar sekolah lainnya.
"Dengan adanya FDS ini, maka anak-anak tidak akan bisa menimba ilmu agama lagi. Secara tegas kami menyatakan program FDS ini tidak benar," ujarnya.
Ia menambahkan, dampak yang lebih parah dan dikhwatirkan dari program LHS tersebut adalah anak-anak tidak mengenal Tuhannya Allah SWT akibat tidak adanya lagi MDA dan pendidikan keagamaan sebagai tempat pembinaan aklak dan moral.
"Tidak hanya sampai di situ, orang tua murid sudah pasti banyak yang keberatan karena harus menambah uang saku kepada anaknya untuk makan siang jika program LHS ini diterpakan, " imbuh Ade.
Ade menyatakan seluruh kader PKB di Riau, baik yang duduk di lembaga DPRD maupun yang lainnya, akan terus berjuang hingga Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 itu dicabut.
"Saya selaku pimpinan Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan, tentu akan membawa persolan ini ke rapat internal komisi. Kita akan buat semacam penolakan nantinya," kata Ade. (Lipo*2)
GoogleNews
.jpeg)
