PEKANBARU, LIPO - Walikota Pekanbaru, Firdaus gerah dengan pernyataan Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Indonesia yang menyebut Kota Pekanbaru termasuk 10 besar kota yang tidak layak huni se-Indonesia. Menurut Walikota pernyataan IAP itu tidak cerdas dan cenderung menyesaatkan sebab yang berbicara tidak jelas kapasitas dan kompetensinya.
Menurut Walikota, hasil survey IAP Indonesia patut dipertanyakan indikatornya juga . Sebab selama ini menurut Walikota tidak ada keluhan dari masyarakat terkait berbagai indicator yang digunakan oleh IAP yang menyimpulkan Pekanbaru tidak layak huni.
Semisal untuk fasilitas transportasi, Walikota mengklaim Kota Pekanbaru jauh lebih baik dibanding kota lainnya termasuk Kota Jakart sekalipun.
Begitu juga untuk indikantor lainnya keselamatan, , drainase, fasilitas pejalan kaki, serta informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat.
“Siapa yang berbicara? apakah kapasitas sebagai organisasi.atau pribadi. Apa saja indikatornya. Kalau ada data boleh saja,â€tantang Walikota.
Lebih jauh Walikota berharap agar pihak yang ingin berkomentar tentang Pekanbaru memiliki data yang valid dan tidak sembarang bicara.
“Jangan sembarang ngomong, mengertii ndak dia apa yang diomongin..Disisi mananya kota Peaknbaru seperti penilaian itu…Bagi yag berkomentar namun tidak berkompeten, jangan berbicaramâ€tegas Walikota.
Sebelumnya, Ketua IAP Riau Mardianto Manan menerangkan indeks kota tidak layak huni 2017 disusun IAP Indonesia berdasarkan hasil survei terhadap 19 provinsi dan 26 kota yang ada di Indonesia. Survei ini juga dilakukan untuk mengetahui kota mana saja di Indonesia yang masih dinyatakan layak huni.
“Berdasarkan hasil indeks, Kota Pekanbaru berada di posisi ke-6 dengan nilai sebesar 57,8%. Kota Pekanbaru berada di bawah Banda Aceh (60,9%), Tangerang (61,1%), Mataram (61,6%), serta Pontianak di peringkat teratas kota tidak layak huni 2017 dengan nilai 62%,â€jelasnya. (lipo*2)
GoogleNews
