Pekanbaru, LIPO - Kondisi sepi yang menjadi ciri khas pulau-pulau terluar di Riau, membuat area ini rentan dimanfaatkan pelaku tindak kejahatan. Sebagaimana diketahui,beberapa pulau terluar di Bengkalis dimanfaatkan penyelundup narkoba untuk menyimpan barang haram.
Dikatakan Wakil Komisi I DPRD Riau, Taufik Arahman, pemerintah punya peran untuk meredam tindak kejahatan. Peran itu adalah dengan melakukan giat pembangunan.
"Kalau pembangunan kan harus, sehingga tidak menjadi pulau tak bertuan yang orang lain bisa macam-macam," paparnya kepada LIPO, Kamis (8/3/2018).
Selain pembangunan,kata politisi Gerindra itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyokong giat instansi yang berkepentingan terhadap isu tersebut (keamanan).
"Ya, kan banyak (cara yang bisa dilakukan) kalau BNN memang butuh sokongan untuk-untuk giat pulau terluar, kita bantu misalkan dari segi anggaran transportasi," terangnya.
Adapun persoalan pulau terluar di Riau cukup kompleks. Di area seperti ini persoalan mendasar seperti pasokan penerangan, sarana jalan dan akses terhadap layanan kesehatan.
Terkait skala prioritas pemerintah terdahap pulau-pulau terluar dan perbatasan. Legislator asal Pekanbaru itu menyebut perhatian pemerintah masih minim.
"Kalau kita lihat kan ada badan-badan yang menangani itu (pulau terluar) dan perbatasan, walaupun anggarannya masih terbatas," pungkasnya. (lipo*15)
Ikuti LIPO Online di Dikatakan Wakil Komisi I DPRD Riau, Taufik Arahman, pemerintah punya peran untuk meredam tindak kejahatan. Peran itu adalah dengan melakukan giat pembangunan.
"Kalau pembangunan kan harus, sehingga tidak menjadi pulau tak bertuan yang orang lain bisa macam-macam," paparnya kepada LIPO, Kamis (8/3/2018).
Selain pembangunan,kata politisi Gerindra itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyokong giat instansi yang berkepentingan terhadap isu tersebut (keamanan).
"Ya, kan banyak (cara yang bisa dilakukan) kalau BNN memang butuh sokongan untuk-untuk giat pulau terluar, kita bantu misalkan dari segi anggaran transportasi," terangnya.
Adapun persoalan pulau terluar di Riau cukup kompleks. Di area seperti ini persoalan mendasar seperti pasokan penerangan, sarana jalan dan akses terhadap layanan kesehatan.
Terkait skala prioritas pemerintah terdahap pulau-pulau terluar dan perbatasan. Legislator asal Pekanbaru itu menyebut perhatian pemerintah masih minim.
"Kalau kita lihat kan ada badan-badan yang menangani itu (pulau terluar) dan perbatasan, walaupun anggarannya masih terbatas," pungkasnya. (lipo*15)
GoogleNews
.jpg)
