Pekanbaru, LIPO - Imbas aturan registrasi untuk penggunaan kartu telekomunikasi yang diwajibkan pemerintah, membuat gedung DPRD Riau disatroni demonstran dari pemilik outlet.
Adapun, aturan registrasi itu mengharuskan konsumen kartu pra bayar untuk mendaftarkan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan.
Dikatakan, kordinator aksi,Yudi, pihaknya dari kesatuan niaga cellular seluruh Indonesia (KNCI), menyebut hanya menyorot pembatasan penggunaan KK dalam registrasi.
"Kami menolak registrasi kartu yang membatasi penggunaan Kartu Keluarga (KK) untuk tiga kali registrasi. Tapi kami mendukung pemerintah 100 persen untuk registrasi kartu dengan KK," jelasnya kepada awak media di depan gedung DPRD Riau, Senin (2/4/2018).
Lebih lanjut, Yudi menambahkan, aturan tersebut membuat besaran pemasukan pemilik konter bekurang. Dia menggambarkan, jika dulu Rp 100 ribu dapat menebus paket sebesar 4GB, sekarang paket sebesar itu dapat dibeli seharga Rp 50 ribu.
"Kami berharap DPRD Riau dapat menyampaikan aspirasi ini ke forum yang lebih tinggi," tambahnya.
Adapun, aksi demo kali ini turut disertai pembakaran keranda di pintu masuk DPRD Riau. Pantauan LIPO, peserta demo juga menempelkan prasasti di badan trotoar yang berada persis di jalan masuk gedung dewan.
Pilih makan atau paket internet, masyarakat juga dapat kerugian, kami berharap tuntutan kami disampaikan DPRD Riau, ke forum yang lebih tinggi. (lipo*15)
Ikuti LIPO Online di Adapun, aturan registrasi itu mengharuskan konsumen kartu pra bayar untuk mendaftarkan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan.
Dikatakan, kordinator aksi,Yudi, pihaknya dari kesatuan niaga cellular seluruh Indonesia (KNCI), menyebut hanya menyorot pembatasan penggunaan KK dalam registrasi.
"Kami menolak registrasi kartu yang membatasi penggunaan Kartu Keluarga (KK) untuk tiga kali registrasi. Tapi kami mendukung pemerintah 100 persen untuk registrasi kartu dengan KK," jelasnya kepada awak media di depan gedung DPRD Riau, Senin (2/4/2018).
Lebih lanjut, Yudi menambahkan, aturan tersebut membuat besaran pemasukan pemilik konter bekurang. Dia menggambarkan, jika dulu Rp 100 ribu dapat menebus paket sebesar 4GB, sekarang paket sebesar itu dapat dibeli seharga Rp 50 ribu.
"Kami berharap DPRD Riau dapat menyampaikan aspirasi ini ke forum yang lebih tinggi," tambahnya.
Adapun, aksi demo kali ini turut disertai pembakaran keranda di pintu masuk DPRD Riau. Pantauan LIPO, peserta demo juga menempelkan prasasti di badan trotoar yang berada persis di jalan masuk gedung dewan.
Pilih makan atau paket internet, masyarakat juga dapat kerugian, kami berharap tuntutan kami disampaikan DPRD Riau, ke forum yang lebih tinggi. (lipo*15)
GoogleNews
.jpg)
