LIPO - Dukungan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap calon gubernur Riau Nasir-Wardan (Nawaitu) mengalami perpecahan menjelang Pilkada Serentak 2024.
Aih-alih mengikuti arahan resmi partai, beberapa kader senior partai memilih untuk mendukung pasangan Syamsuar-Mawardi Saleh (Suwai).
Salah satu kader senior PPP Riau, Husaimi Hamidi, mengungkapkan alasannya memilih mendukung Suwai. Menurut Husaimi, keputusan partai saat ini tidak mencerminkan keinginan kader di bawah.
“Keputusan partai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Kader bertanya kemana arahan dukungan, sehingga saya memilih untuk mendukung Syamsuar-Mawardi Saleh,” ujarnya, Selasa 8 Oktober 2024.
Husaimi juga menyebutkan bahwa pengalaman Syamsuar sebagai mantan gubernur selama satu periode menjadi pertimbangannya. Ia menilai kinerja Syamsuar selama masa pandemi COVID-19 sering kali tidak adil dinilai sebagai kegagalan.
“Banyak faktor yang harus diperhitungkan dalam menilai kinerja seorang pemimpin,” tambahnya.
Selain itu Ia juga menyoroti prosedur dukungan yang tidak diikuti oleh partai.
“Di PPP ada desk pilkada untuk penjaringan calon, seharusnya keputusan harus diputuskan di Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) sebelum disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Namun, hal itu tidak dilakukan, dan kami tiba-tiba diminta ke Jakarta untuk menyerahkan SK,” keluh Husaimi.
Seharusnya lanjutnya dalam memutuskan dukungan di gelar Rapimwil dulu sebelum daftar ke KPU, namun sebaliknya calon yang didukung didaftarkan dahulu baru di Rapimwil.
"Ini aturan sudah kacau. Makanya saya tidak bersepakat dengan kawan-kawan yang merusak partai ini," pungkasnya.
"Selai itu saya sebagai wakil ketua OKK yang membidangi Pekanbaru, Rohul, Rohil Dumai juga tidak pernah diajak sekalipun dalam memutuskan ini artinya mereka tidak butuh kita," timpalnya.
Ia menegaskan pentingnya mengikuti aspirasi dari bawah, bukan hanya keputusan dari segelintir pengurus.
“Saya menyampaikan ini karena kecintaan saya pada PPP. Masih ada kader yang ingin memperbaiki partai ini,” tegasnya.
Husaimi juga menyebutkan pengurus PPP di tingkat kabupaten dan kota juga mengkritik keputusan DPW PPP yang tidak menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dalam memilih dukungan.
“Dukungan seharusnya melibatkan banyak kader, bukan hanya keputusan dari ketua dan sekretaris saja. Saya sebagai wakil ketua yang membidangi beberapa daerah, tidak pernah diajak dalam keputusan ini,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan bahwa momen pilkada seharusnya digunakan untuk konsolidasi di seluruh daerah, bukan sekadar jalan-jalan tanpa tujuan.
“Kami ingin memperkuat partai, bukan hanya mencari jabatan,” tegas Husaimi.
Meskipun menyadari risiko sanksi dari partai, Husaimi menyatakan komitmennya untuk mendukung Suwai.
“Saya siap menerima konsekuensi ini, namun sikap ini menunjukkan bahwa masih ada kader yang peduli dan berpikir untuk kemajuan partai,” pungkasnya.
Dukungan yang terpecah ini tambahnya menunjukkan tantangan yang dihadapi PPP Riau menjelang Pilgub, serta kebutuhan untuk mendengarkan suara kader dan masyarakat agar keputusan yang diambil lebih mencerminkan aspirasi mereka.(***)
GoogleNews
