PEKANBARU, LIPO - Komisi III DPRD Riau terus menelusuri keberadaan aset-aset pemerintah provinsi yang selama ini dikelola oleh lembaga pendidikan. Setelah sebelumnya menyoroti saham Yayasan Riau Makmur di PT Riau Pos, kini komisi yang membidangi aset daerah itu akan menelusuri Yayasan Ali Haji yang mengelola Universitas Lancang Kuning (Unilak), serta pengelolaan Politeknik Caltex Riau (PCR) yang dinilai dibangun untuk kepentingan masyarakat Riau.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan penelusuran ini dilakukan agar lembaga pendidikan seperti Unilak yang yayasannya didirikan oleh pemerintah, termasuk juga PCR yang dibangun oleh Caltex, tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat Riau.
"PCR ini diperuntukkan untuk masyarakat Riau. Dalam Caltex ini adalah pemerintah Provinsi Riau. Kedudukannya bagaimana? Memang pemerintah tidak boleh memiliki yayasan, tetapi keinginan kita ke depan, yayasan itu pembangunannya mendukung program pemerintah sekaligus di bawah representasi dan kendali pemerintah," ujar Edi Basri, Kamis 10 September 2026.
Menurutnya, pengawasan ini penting agar tidak ada kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu yang nantinya mendominasi penguasaan yayasan. Ia menegaskan, lembaga pendidikan yang berasal dari aset pemerintah harus tetap menjadi bagian dari kepentingan pemerintah Provinsi Riau dan masyarakat luas.
"Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak menguntungkan untuk masyarakat Riau ke depan. Karena ini kepedulian kita terhadap adanya aset-aset pemerintah, kebijakan pemerintah yang selama ini harus kita klarifikasi kembali," tambahnya.
Edi menyebut, sejauh ini pihaknya belum melihat perkembangan terkait persoalan tersebut. Karena itu, Komisi III DPRD Riau berencana memanggil pihak-pihak terkait dalam dua minggu kedepan.
"Pemanggilan nanti mungkin dua minggu kedepan kita jadwalkan di Komisi III ini, berkaitan dengan aset pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan tugas Komisi III. Sebelumnya belum ada pemanggilan," jelasnya.
Ia berharap, penelusuran ini dapat memastikan bahwa aset-aset pemerintah provinsi tetap dikelola secara transparan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat Riau.*****
GoogleNews
